Sumber: BPMI Setpres.
Luhut Binsar Pandjaitan, sosok yang sebelumnya dirumorkan akan pensiun dari pemerintahan, kembali mendapat kepercayaan di posisi strategis. Dalam langkah mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto melantik Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dengan latar belakangnya sebagai menteri koordinator dan pengalaman luas di bidang ekonomi serta investasi, penunjukan ini memancing banyak perhatian publik. Apa saja sebenarnya tugas Luhut dalam posisi barunya?
Apa Itu Dewan Ekonomi Nasional (DEN)?
DEN adalah lembaga yang berperan strategis dalam memberikan rekomendasi dan evaluasi kebijakan ekonomi kepada pemerintah. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999, yang dikeluarkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Dewan ini dibentuk untuk memperkuat langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global, seperti ketidakpastian pasar dunia, stabilitas pangan, hingga transformasi ekonomi digital. Dalam kondisi ekonomi global yang dinamis, keberadaan DEN diharapkan dapat mengurangi risiko dan mempercepat proses pemulihan ekonomi Indonesia.
Sumber: BPMI Setpres
KENAPA PRABOWO MEMILIH LUHUT?
Luhut dikenal sebagai figur berpengalaman yang dapat bekerja dalam tekanan dan situasi kompleks. Di mata Prabowo, rekam jejak Luhut menjadi aset penting bagi DEN untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif di tengah arus perubahan global. Selain itu, Luhut juga dianggap mampu merespons krisis secara efektif, terbukti dari perannya selama pandemi dan program pemulihan ekonomi.
Sumber: BPMI Setpres
Dengan Luhut di pucuk pimpinan, DEN akan berperan sebagai think tank yang memadukan kebijakan dan aksi nyata, mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Melalui akun Instagram-nya, Luhut menekankan bahwa DEN akan fokus menangani ketahanan pangan, transisi energi, AI, dan geopolitik, serta memastikan program prioritas ekonomi tercapai dengan optimal. Langkah ini menunjukkan komitmen Prabowo dan pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang, terutama untuk agenda besar, seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).